Rencana Penerapan Pajak Untuk Selebgram

Wacana Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menerapkan wajib pajak bagi siapa pun orang yang memanfaatkan media sosial untuk meraup keuntungan, santer digemborkan akhir-akhir ini.

Mereka yang masuk kategori wajib pajak adalah online shop, selebriti ataupun orang biasa yang menggunakan akun mereka untuk mempromosikan produk atau jasa tertentu, contohnya adalah selebgram.

Sebenarnya jika kita tarik ke belakang, Twitter dan Instagram yang awalnya hanya sebagai platform mengekspresikan diri dan menyalurkan kreativitas, belakangan fungsinya memang bergeser sebagai pasar transaksi online. Awalnya mereka dengan kreativitasnya membuat akun media sosial semenarik mungkin untuk menarik followers dan penggemar. Karena mereka diidolakan oleh pengikutnya, apapun yang mereka kerjakan menjadi sesuatu yang layak didengar dan ditiru. Dari situ sebagian dari mereka dijuluki influencer, dan sebagian lainnya dinamai selebgram. Akhirnya influencer dan selebgram ini mulai sering di-endorse atau disponsori oleh brand tertentu.

Awalnya sih, selebgram dan influencer ini cuma barter barang saja. Tapi sekarang ini selain dapet barang gratisan, mereka juga dibayar. Harga yang mereka pasang untuk endorsement pun beragam tergantung dari beberapa banyak followers mereka, jenis penulisan dan foto yang mereka unggah di akun media sosial.

Bukan hanya Instagram dan Twitter, endorsement ini juga merambah ke YouTube. Belakangan kalau kita perhatikan, YouTuber lebih tidak frontal menyelipkan iklan ke dalam konten mereka. Berbeda dengan selebgram yang hampir di seluruh feed Instagramnya berisi endorsement.

pajak instagram
Artis Tyas Mirasih yang halaman feed-nya dipenuhi dengan foto-foto dan endorsement (sumber: Instagram)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebenarnya endorsement ini sudah lumrah dilakukan oleh public figure. Brand sepatu, tas, dan baju meng-endorse selebriti, musisi atau atlet berprestasi yang dianggap sesuai dengan imej brand mereka. Tapi berbeda dengan sekarang, endorsement ini juga ngetren dilakukan brand kepada siapapun yang punya pengaruh di dunia maya.


Baca di sini: Ini Caranya Biar Dapet Endorsement di Instagram


Tarif yang mereka pasang untuk sekali endorse juga beragam, dari mulai ratusan ribu sampai di atas 5 juta per satu kali posting. Kebayang kan beberapa total penghasilan yang mereka dapat selama satu bulan?

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), potensi penerimaan pajak dari kegiatan tersebut bisa mencapai US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 15,6 triliun. Meskipun saat ini Ditjen Pajak masih mengkaji mekanisme penerapan pajak dan besaran tarif yang akan diterapkan kepada masing-masing pelaku bisnis di media sosial, beberapa artis seperti Dude Herlino, Rio Dewanto, GAC, sudah buka suara tentang pajak ini. Mereka rata-rata pro dengan pemerintah.

Sementara di sisi lain, untuk non-selebriti, hal ini mungkin akan sedikit memangkas penghasilan yang mereka biasa dapatkan. Tapi untuk tujuan membangun Negara, harusnya rencana penetapan pajak ini didukung oleh semua pihak ya.

Buat kamu #DoGeneration, setuju nggak sih, dengan aturan pemerintah ini? Tulis aspirasimu di kolom komen di bawah, ya.

 

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More